MEMUAT…
⚑ Diberitakan duluan oleh Kompas · liputan: CNN Indonesia · Detik · Kompas · Liputan6 · Okezone
Kompas menekankan pentingnya fokus Menteri HAM pada isu hak asasi manusia, ketimbang sibuk dengan usulan jabatan sipil di Polri. Detik menyoroti dukungan Kapolri terhadap usulan Pigai, menekankan upaya meningkatkan profesionalisme kepolisian. Okezone melaporkan respons Kapolri yang mengonfirmasi adanya ruang bagi sipil untuk menduduki jabatan utama di Polri. Perbedaan utama dalam framing tampak pada penekanan Kompas pada isu HAM, sementara media lain lebih berfokus pada dukungan dan inklusivitas jabatan sipil di Polri.
Menteri Natalius Pigai mengusulkan agar jabatan non-operasional di Polri bisa diisi oleh kalangan sipil untuk menjaga keseimbangan di institusi ini.
Menteri Sekretaris Negara menilai usulan Menteri HAM agar sipil bisa menjabat di Polri adalah hal yang wajar. Revisi UU Polri diharapkan dapat memperkuat profesionalisme dan tata kelola pemerintahan.
Natalius Pigai mengusulkan agar masyarakat sipil bisa menduduki jabatan non-operasional di Polri untuk reformasi dan pengawasan. Usulan ini diharapkan dapat memperkuat profesionalisme kepolisian.
Menteri HAM Natalius Pigai mengusulkan warga sipil menduduki jabatan utama Polri. Kapolri menanggapi bahwa sudah ada ruang bagi sipil untuk bergabung.
Natalius Pigai mengusulkan revisi RUU Polri agar jabatan tertentu bisa diisi oleh warga sipil. Ini diharapkan dapat mengurangi dikotomi antara sipil dan aparat keamanan.
Kapolri mendukung usulan membuka jabatan non-operasional bagi sipil di Polri. Ini bagian dari upaya meningkatkan profesionalisme dan tata kelola pemerintahan.
Kapolri merespons usulan Menteri HAM tentang keterlibatan sipil di jabatan strategis Polri. Hal ini sejalan dengan reformasi untuk meningkatkan profesionalisme kepolisian.
Kapolri merespons usulan Natalius Pigai tentang pengisian jabatan Polri oleh sipil. Konsep ini bertujuan mengurangi dikotomi antara sipil dan aparat keamanan.
Menteri HAM Natalius Pigai mengusulkan agar kalangan sipil dapat mengisi jabatan strategis di Polri. Kapolri mendukung untuk membuka kesempatan bagi aparatur sipil negara.
Kapolri mendukung usulan Menteri HAM agar ASN bisa menduduki jabatan di Polri. Usulan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan tata kelola dalam institusi.
Natalius Pigai mengusulkan agar pejabat sipil dapat menjabat di Polri. Beberapa pihak memberi respons terhadap usulan tersebut, termasuk dari DPR dan pemerintah.
Anggota DPR meminta Menteri HAM lebih fokus pada persoalan HAM daripada usulan jabatan sipil di Polri. Penanganan HAM harus menjadi prioritas utama kementerian.